Yasonna: Proses Peradilan Buronan Djoko Tjandra Harus Transparan

Yasonna: Proses Peradilan Buronan Djoko Tjandra Harus Transparan

JawaPos. com – Gajah Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly menyatakan, penangkapan buronan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra menjadi penegasan kalau negara tak bisa dipermainkan sebab siapa pun. Penangkapan ini diharapkan menjadi momentum untuk memulihkan keyakinan masyarakat terhadap upaya penegakan asas di Indonesia.

“Penangkapan tersebut setidaknya bisa mengakhiri rumor atau teka-teki tentang keberadaan Djoko Tjandra. Hal ini juga menjelma pernyataan sikap yang tegas bahwa negara pada akhirnya tidak bisa dipermainkan oleh siapa pun dengan mencoba-coba bersiasat mengangkangi hukum dalam negara ini, ” kata Yasonna dalam keterangannya, Jumat (31/7).

Politikus PDI Perjuangan ini menyebut, penangakapan Djoko Tjandra kudu menjadi momentum untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum serta aparat penegak hukum di Nusantara. Karenanya, keberhasilan penangkapan ini harus diikuti dengan proses peradilan dengan transparan.

Secara istimewa, Yasonna juga mengapresiasi Bareskrim Polri atas keberhasilan menangkap buronan yang kabur sejak 2009 tersebut.

“Apresiasi tinggi tentu harus diberikan kepada jajaran Bareskrim Mabes Polri, terlebih karena proses interpretasi ini dimudahkan lewat pendekatan P2P (police to police), ” kata Yasonna.

Sebelumnya, Djoko Tjandra berhasil ditangkap di Malaysia, pada Kamis (30/7). Penangkapan dilakukan tim khusus bentukan Kapolri dengan dipimpin Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo dan bekerja serupa dengan Polis Diraja Malaysia.

Adapun,   Djoko Tjandra merupakan terdakwa kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali senilai Rp 904 miliar yang ditangani Kejaksaan Agung. Pada 29 September 1999 hingga Agustus 2000, Kejaksaan pernah menahan Djoko. Namun hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan ia bebas dari tuntutan sebab perbuatan itu bukan perbuatan kejahatan melainkan perdata.

Di dalam Oktober 2008, Kejaksaan mengajukan peninjauan kembali atau PK terhadap peristiwa ini ke Mahkamah Agung (MA). Pada 11 Juni 2009, MA menerima PK yang diajukan jaksa. Majelis hakim memvonis Joko 2 tahun penjara dan harus menutup Rp 15 juta. Uang milik Djoko di Bank Bali sejumlah Rp 546, 166 miliar dirampas untuk negara. Imigrasi juga mencekal Djoko.

Djoko Tjandra kabur dari Indonesia ke Port Moresby, Papua Nugini pada 10 Juni 2009, sehari sebelum MA mengeluarkan putusan perkaranya. Kejaksaan menetapkan Joko sebagai buronan.

Patrick Stewart

Related Posts

fallback-image

Persipura Jayapura Datangkan Elisa Basna

fallback-image

Panas Imaji Bantu Promosikan UMKM Indonesia dengan Cara Baru

fallback-image

Perbandingan Kasus Covid-19 di Surabaya Raya Terkini

fallback-image

Traveloka Gandeng Sahabat Pulau Nusantara Tanam 10. 000 Bakau