Usai Ditetapkan Tersangka, Mensos Juliari Serahkan Diri ke KPK

Usai Ditetapkan Tersangka, Mensos Juliari Serahkan Diri ke KPK

JawaPos. com – Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Minggu (6/12) pagi. Dia datang sudah diimbau oleh KPK untuk menyerahkan diri, pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial (Bansos) penanganan Covid-19.

Juliari datang sekitar pukul 02. 52 WIB dengan mengenakan jaket hitam, masker serta topi. Tak ada kata yang diucapkan oleh orang nomor satu di Kemensos tersebut, saat dicecar beragam pertanyaan oleh awak media. Dia hanya melambaikan tangan sembari masuk ke ruang pemeriksaan.

Di dalam perkara ini, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Sebagai simpulan penerima suap diantaranya Juliari Peter Batubara selaku Menteri Sosial (Mensos); Matheus Joko Santoso (MJS) demi pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Kemensos dan seorang berinisial AW. Selain itu sebagai pemberi suap KPK menetapkan, Aardian I M (AIM) dan Harry Sidabuke (HS) selaku pihak swasta.

Sebagai Penerima MJS dan AW disangkakan melanggar Pasal 12 tulisan an atau Pasal 12 tulisan b atau Pasal 11 & Pasal 12 huruf (i) Peraturan Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sama dengan telah diubah dengan Undang-Undang Bagian 20 Tahun 2001 tentang Modifikasi Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Kejahatan Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Baca juga: Jadi Simpulan Suap Bansos, KPK Imbau Mensos Juliari Menyerahkan Dir

Sementara itu, JPB disangkakan menyalahi Pasal 12 huruf an atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf an atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sama dengan telah diubah dengan Undang-Undang Cetakan 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tarikh 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Saksikan gambar menarik berikut ini:

Patrick Stewart

Related Posts

fallback-image

Tekan Risiko Banjir Jakarta, PUPR Bangun Stasiun Pompa Ancol Sentiong

fallback-image

Geledah Rumah Azis Syamsuddin, KPK Kembali Amankan Sejumlah Tanda

fallback-image

Gagal Penuhi Suplai Oksigen Pasien Korona, Pejabat India Bakal Dihukum

fallback-image

Pertukaran Blok Rokan, Legislator Riau Soroti Pasokan Listrik