Tuai Kritik, KPK Tinjau Ulang Dasar Pengadaan Mobil Dinas

Tuai Kritik, KPK Tinjau Ulang Dasar Pengadaan Mobil Dinas

JawaPos. com –Rencana logistik mobil dinas untuk pejabat, pimpinan, hingga Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai kritik. KPK memutuskan akan meninjau ulang penyampaian anggaran 2021 terkait fasilitas mobil dinas tersebut.

”Kami sungguh-sungguh mendengar segala masukan asosiasi. Karenanya memutuskan untuk meninjau balik proses pembahasan anggaran untuk logistik mobil dinas jabatan tersebut. Era ini, kami sedang melakukan review untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan dengan berlaku, ” kata Sekertaris Jenderal KPK Cahya Hardianto Harefa di Gedung Merah Putih KPK, Timah Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (16/10).

Cahya mengapresiasi kritik yang disampaikan masyarakat mengenai  wacana penganggaran mobil dinas. Cahya menegaskan, KPK tetap melakukan giat pemberantasan korupsi.

”Terima kasih atas masukan dari semesta masyarakat. KPK memastikan akan langgeng bekerja semaksimal mungkin melakukan pemberantasan korupsi bersama-sama masyarakat, ” ucap Cahya.

Cahya membenarkan, KPK memang mengusulkan pengadaan mobil dinas bagi pimpinan, Dewas, serta pejabat struktural untuk tahun taksiran 2021. Anggaran mobil dinas itu diusulkan untuk mendukung pelaksanaan suruhan dan fungsi pimpinan, Dewas, serta pejabat struktural KPK dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 150/PMK. 06/2014 terkait perencanaan hajat barang milik negara.

Proses pengajuan anggaran mobil dinas, sambung Cahya, telah melalui mekanisme sejak review angka dasar yang mengungkung review tahun sebelumnya dan kebutuhan dasar belanja operasional. Proses tersebut akan berlanjut hingga ditetapkan sebagai pagu definitif yang ditandai dengan pengesahan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) oleh DPR.

”Setelah itu, dilanjutkan dengan perbincangan dan penelaahan oleh KPK bersama-sama Kementerian Keuangan dan Bappenas & terakhir akan terbit DIPA pada Desember 2020, ” terang Cahya.

Terkait spesifikasi kendaraan yang diajukan beserta harga satuannya, Cahya mengklaim, usul yang disampaikan KPK telah mengacu pada standar biaya pemerintah serta berpedoman di dalam Standar Barang Standar Kebutuhan (SBSK) yang telah ditetapkan pemerintah.

Sebab selama ini, pimpinan, Dewas, pejabat struktural, dan semesta pegawai KPK tidak memiliki kendaraan dinas.

Dia pula tak menampik, Pimpinan dan Dewas KPK mendapat tunjangan transportasi yang telah dikompensasikan dan termasuk pada komponen gaji.

”Namun demikian, jika kendaraan dinas belakang dimungkinkan pada 2021 untuk diberikan kepada Pimpinan dan Dewas KPK tentu tunjangan transportasi yang semasa ini diterima dipastikan tidak diterima lagi sehingga tidak berlaku ganda, ” klaim Cahya.

Patrick Stewart

Related Posts

fallback-image

Tekan Risiko Banjir Jakarta, PUPR Bangun Stasiun Pompa Ancol Sentiong

fallback-image

Geledah Rumah Azis Syamsuddin, KPK Kembali Amankan Sejumlah Tanda

fallback-image

Gagal Penuhi Suplai Oksigen Pasien Korona, Pejabat India Bakal Dihukum

fallback-image

Pertukaran Blok Rokan, Legislator Riau Soroti Pasokan Listrik