fallback-image

Sri Mulyani Minta Izin ke DPR Hentikan Sanksi Kejahatan Pengemplang Pajak

JawaPos. com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta restu Bayaran XI Dewan Perwakilan Kaum (DPR) RI dalam penyempurnaan administrasi perpajakan. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, dalam hal tersebut termasuk meminta dukungan di menghentikan penuntutan pidana bagi para pengemplang pajak.

Menurutnya, sanksi bagi para pengemplang pajak diutamakan berupa sanksi pembayaran tata laksana. Hal tersebut diharapkan sanggup memperkuat administrasi perpajakan.

“Menghentikan penuntutan pidana, namun melakukan pembayaran di bentuk sanksi administrasi, ” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Upah XI DPR, Senin (24/5).

Sri Mulyani menuturkan, usulan penghentian penuntutan pidana bukan hanya berfokus terhadap penerimaan negara, namun juga untuk keseimbangan APBN kedepannya. “Jadi fokusnya bertambah pada revenue dan kerja sama dengan mitra-mitra pada penagihan perpajakan kita, ” jelasnya.

Sri Mulyani menyebut, saat tersebut pemerintah berupaya agar bagian fiskal negara dapat berjalan secara berkelanjutan. Apalagi, di dalam masa penanganan pandemi Covid-19, defisit APBN sangat mulia.

Dengan denikian, kata dia, diperlukan penguatan administrasi untuk menambal kelainan antara penerimaan dan honorarium negara. Pasalnya, terdapat daya utang pemerintah yang menyusun.

“Kita serupa harus melihat bahwa ini adalah suatu respons yang hati-hati sebuah negara masa menghadapi situasi yang extraordinary, ” pungkasnya.

Patrick Stewart

Related Posts

fallback-image

Pergeseran Meningkat, Pemerintah Ingatkan Daya Lonjakan Covid-19

fallback-image

Pengunjung Mal Anak-Anak Meningkat 30–40 Persen

fallback-image

KY Apresiasi DPR Sahkan tujuh Hakim Agung, Berikut Daftarnya

fallback-image

Penembakan Brutal di Kampus, 8 Tewas, Mahasiswa Lompat daripada Jendela