Simplifikasi RUU HIP

Simplifikasi RUU HIP

NEGERI   akhirnya menunda perbincangan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang mendapatkan hasil keras dari berbagai elemen kelompok. Meski demikian, langkah tersebut tampaknya tidak sepenuhnya disambut baik sebab pemerintah dianggap hanya mengulur-ulur zaman.

Kata menunda bisa diartikan bahwa pemerintah sebenarnya tidak menerima masukan dari masyarakat. Maka, boleh jadi pemerintah akan meneruskan kembali pembahasan RUU tersebut ketika situasinya sudah reda. Padahal, para-para pengkritik menghendaki agar hal tersebut dihentikan sama sekali atau dibatalkan dari satu diantara prolegnas di DPR.

Itulah kenapa beberapa kelompok masyarakat pada 24 Juni 2020 berunjuk rasa di pendahuluan gedung DPR. Seperti diberitakan, selepas duhur sejumlah pengunjuk rasa berdatangan ke gedung wakil rakyat buat menuntut agar pembahasan RUU HIP tersebut dibatalkan, bukan sekadar ditunda.

Kecenderungan Penyederhanaan

Terlepas daripada ditunda atau dibatalkan, memang penuh aspek yang perlu dikritik dari RUU HIP. Satu diantara kritik dengan tampaknya sangat relevan adalah semacam yang dikemukakan mantan Ketua Awak Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudi Latif. Hal itu terutama berkaitan dengan sila-sila dalam Pancasila dengan diusulkan hendak diperas menjadi 3 sila (trisila) atau malah satu sila saja (ekasila), yaitu mengangkat royong.

Apa yang pernah dikemukakan Presiden Soekarno dalam pidatonya di masa awal-awal kemerdekaan dulu, tegas Yudi, sesungguhnya bukanlah sebuah keharusan, melainkan alternatif ataupun tawaran saja. Karena itu, Bung Karno kemudian tidak mempermasalahkan kala rumusan Pancasila tidak berubah atau tetap dengan lima sila seperti saat ini yang disahkan di 18 Agustus 1945.

Dengan demikian, jika para perumus RUU HIP tersebut bersikeras untuk mengutak-atik kelima sila dalam pokok negara tersebut, bisa dikatakan kalau mereka sebenarnya telah salah mengarungi pesan sang proklamator. Saya tunggal menyebut apa yang tengah mereka upayakan tersebut sebagai salah mulia bentuk simplifikasi. Mereka cenderung meringankan persoalan dengan pemahaman yang faktual tidak tepat.

Di derajat tertentu, apa yang dikerjakan para perumus RUU HIP mendekati dengan respons sebagian masyarakat tempat kasus yang pernah dialami KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tentang ucapan salam (assalamualaikum). Ketika itu, kasus tersebut sangat ramai serta menjadi kontroversial di mata jemaah bahwa Gus Dur telah menyilih ucapan salam itu dengan aman pagi dan sejenisnya. Tuduhan-tuduhan menyimpang pun diarahkan ke cucu pembuat NU tersebut.

Padahal, kasus yang sebenarnya, Gus Dur pernah ditanya salah seorang pejabat yang tidak bisa secara fasih mengucapkan salam, apakah boleh atau tidak untuk menggantinya dengan salam ala orang Indonesia saja, semacam selamat pagi, siang, atau malam. Ketika itu Gus Dur mempersilakan yang bersangkutan mengucapkan salam dengan dia bisa itu.

Dari kasus tersebut, sangat jelas bahwa Gus Dur hanya memberikan pilihan kepada orang yang tidak cepat mengucapkan salam. Gus Dur tidak membuat pernyataan yang meminta asosiasi melakukan apa yang diinginkannya itu. Dengan kata lain, apa dengan disampaikan presiden keempat RI itu hanyalah bersifat kasuistik. Tetapi, lalu yang tersebar ke publik ialah Gus Dur telah mengganti tenteram khas Islam dengan ucapan istimewa Indonesia.

Kecenderungan kaya itu jelas sangat mengkhawatirkan bila terjadi pada para perumus RUU HIP. Hal itu tak hanya menunjukkan bahwa mereka tidak memahami dengan benar apa yang sudah disampaikan presiden pertama Republik Indonesia tersebut. Tetapi juga, dalam posisi tertentu, bisa mengecilkan Bung Karno itu sendiri. Seolah-olah Bung Karno-lah yang hendak memeras Pancasila menjelma trisila atau bahkan ekasila.

Mengedepankan Kulit

Satu hal asing dari pembahasan RUU HIP yang agaknya tidak menunjukkan urgensinya untuk saat ini adalah terlalu mengedepankan aspek kulit Pancasila, bukan daya atau substansinya. Selama ini para perumus RUU tersebut berargumen kalau mereka melakukan hal itu justru untuk memperkuat dasar negara tersebut sehingga tidak ada yang menyelenggarakan penyelewengan.

Para perumus seolah-olah menunjuk bahwa banyak bagian di negeri ini yang tak secara murni dan konsekuen melakukan nilai-nilai Pancasila. Bahkan, ada dengan berupaya untuk mengganti Pancasila dari kedudukannya sebagai dasar negara dengan hal lain atau setidaknya tak mengakui bahwa Pancasila sebagai paham negara.

Jika tersebut persoalannya, apakah kemudian dengan diajukannya RUU HIP yang salah mulia agendanya mengutak-atik kelima sila Pancasila akan menyelesaikan persoalan? Di sini, lagi-lagi para perumus terjebak pada simplifikasi atau penyederhaan masalah, dengan pada gilirannya, saya yakin, tak akan mendapatkan solusi yang benar.

Yang lebih diperlukan saat ini adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari pada level masyarakat, lebih-lebih pada level negara. Jelas, untuk merealisasikan hal itu, tidak semata-mata dengan mengubah atau mengutak-atik kelima sila Pancasila tersebut.

Justru yang jauh lebih diperlukan dari semua itu pada saat sekarang adalah adanya keteladanan, terutama dari kaum elite atau para-para pimpinan negeri ini dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila. Sejak zaman dulu, persoalan yang kerap dihadapi Pancasila sesungguhnya lebih karena ketiadaan model dari para pimpinan.

Di zaman Orde Baru, misalnya, munculnya istilah manusia Pancasilais pada praktiknya hanyalah bersifat verbalistik atau lip service. Bahkan, sering kala ungkapan tersebut dijadikan alat abdi negara untuk melakukan represi kepada masyarakat. Orang bisa ditangkap dengan mudah karena dituduh tidak Pancasilais.

Padahal, dalam kenyataannya, para pimpinan justru kerap menunjukkan tindakan yang jauh sekali dibanding nilai-nilai Pancasila. Pengekangan kebebasan secara membungkam sebagian kelompok orang, misalnya, merupakan salah satu tindakan dengan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Namun, pada saat yang serupa, para pengekang kebebasan tersebut menduga orang lain tidak Pancasilais.

Apa yang terjadi zaman ini memperlihatkan kecenderungan yang setara. Perilaku elite atau para pimpinan di republik ini, baik pada level eksekutif maupun legislatif dan yudikatif, sering kali mempertontonkan hal yang tidak sepantasnya dilakukan dalam negara yang berdasar Pancasila ini. Dan ironisnya, apa yang mereka lakukan tersebut bisa disaksikan kelompok.

Dengan demikian, yang lebih dibutuhkan dan dirasakan asosiasi saat ini adalah keteladanan para-para pimpinan negeri ini dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam pengertian yang sebenarnya. Itulah esensi yang sesungguhnya dari keberadaan sebuah dasar negara seperti Pancasila di negeri tersebut, bukan mengutak-atik sila-silanya yang telah jelas dan terang benderang.   (*)


*) Iding Rosyidin, Sekjen Asosiasi Program Menuntut Ilmu Politik Indonesia, ketua Rencana Studi Ilmu Politik FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Saksikan gambar menarik berikut ini:

Patrick Stewart

Related Posts

fallback-image

Pertikaian dengan Kelompok Separatis Mengejawantahkan Stagnasi di Papua

fallback-image

Pemkot Surabaya Larang Tradisi Takbir Keliling dan Open House

fallback-image

Polemik Alih Status Pegawai KPK Jadi ASN, Perkom Lampaui Undang-Undang

fallback-image

Hobi Baking Kue, Intip Selera BCL Saat Kirim Hampers Lebaran