Rp 1, 152 T untuk Sumbangan Gaji Guru Non-PNS dan Preman di Bawah Kemenag

Rp 1, 152 T untuk Sumbangan Gaji Guru Non-PNS dan Preman di Bawah Kemenag

JawaPos. com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyetujui pokok Rp 1, 152 triliun buat bantuan subsidi gaji. Dana sebesar itu dialokasikan untuk para pengasuh dan tenaga kependidikan (GTK) non-PNS atau swasta di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag).

Sekjen Kemenag Nizar menyatakan, persetujuan dari Kemenkeu itu tertanggal 12 November 2020. ’’Sesuai dengan arahan Menag, kita ajukan usul untuk bantuan subsidi gaji bagi GTK non-PNS, ’’ tuturnya kemarin (15/11). Dia bersyukur karena usul perkiraan dari Kemenag sudah disetujui Kemenkeu. Artinya, tinggal dilakukan pencairan.

Nizar menegaskan, pencairan mampu dijalankan secepatnya. Sebab, Kemenag telah melakukan verifikasi dan validasi kepada 745. 415 GTK non-PNS. Proses tersebut juga melibatkan BPJamsostek. Bekas Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag itu berharap dana tersebut segera dicairkan.

Dirjen GTK Kemenag Muhammad Zain menjelaskan, pengajuan ke Kemenag itu telah melalui validasi oleh BPJamsostek. Validasi tersebut diperlukan untuk melihat apakah calon penerima subsidi upah dari Kemenag belum menerima kalender serupa dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Zain bersyukur pengesahan berjalan lancar. Pengusulan sampai pencairan anggaran bantuan subsidi gaji juga diawasi Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenag selaku aparat pengawas internal negeri (APIP).

Dia mengutarakan, program pemberian subsidi gaji tersebut harus dikawal dari hulu datang hilir. ’’Bantuan ini sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada warganya. Terlebih di tengah pandemi Covid-19, ’’ tuturnya.

Sebelumnya, total usul yang dimasukkan Kemenag ke BPJamsostek untuk divalidasi mencapai 864 ribuan GTK. Di antara temuan validasi per September, terdapat 55. 242 orang yang sudah menerima bantuan program kartu prakerja. Kemudian, ada 43. 895 orang yang menerima bantuan subsidi upah Kemenaker.

Baca juga: Respons Mendikbud Masa Guru Dijanjikan Bergaji Rp 20 Juta

Zain serupa menyatakan, skema pencairan anggaran nanti mampir dahulu ke Kemenag. Rencana itu sesuai dengan arahan & hasil diskusi dengan tim Pekerja Khusus Wakil Presiden. Skema tersebut diambil supaya jelas penanggung jawabnya. Menteri agama selaku pengguna anggaran (PA) dan kuasa pengguna anggaran (KPA) adalah para Dirjen di Kemenag, termasuk Dirjen pendidikan Agama islam (pendis).

Saksikan video menarik berikut ini:

Patrick Stewart

Related Posts

fallback-image

IJTI Wajib Menjadi Penjaga Terdepan Kemerdekaan Pers

fallback-image

8 Persen Anggaran Desa Dimanfaatkan untuk Beli Alat Pendeteksi Dini

fallback-image

4 Lansia Ini Mengejar Tumpuan Usai Rumahnya Terbakar

fallback-image

Sayonara, Giant Resmi Gulung Tikar, Kemenaker Turun Tangan