PPATK Akui Jual Beli Properti Salah Satu Risiko Pencucian Uang

PPATK Akui Jual Beli Properti Salah Satu Risiko Pencucian Uang

JawaPos. com – Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mewujudkan Rapat Koordinasi dengan Kementerian Pertanian dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) pada Selasa (25/8) kemarin. Sesuai dengan Undang-Undang Cetakan 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), Kementerian ATR/BPN menjadi Lembaga Pegawas dan Organisator (LPP) bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Besar PPATK Dian Ediana Rae mengirimkan, koordinasi dengan Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A Djalil merupakan peristiwa yang sangat strategis dalam rancangan menegakkan rezim pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT. Menurutnya, kerja sama yang baik antara PPATK dengan KemenATR/BPN akan sangat membantu melancarkan informasi mengenai kepemilikan negeri, serta peningkatan kepatuhan pelaporan daripada PPAT, baik Notaris atau Camat.

“Jual beli desa dan properti merupakan salah mulia sektor yang berisiko digunakan untuk pencucian uang, ” kata Dian dalam keterangannya, Rabu (26/8).

Dian menyampaikan, koordinasi dengan intens dengan Kementerian/Lembaga terkait menjelma prioritas PPATK saat ini, di rangka menerapkan pendekatan analisis & pemeriksaan intelijen keuangan PPATK dengan lebih sistemik.

Baca juga : PPATK Bersama KPU dan Bawaslu Pelototi Jalan Dana Ilegal Pilkada 2020

“Hal ini dilakukan untuk memecahkan persoalan kejahatan pencucian uang dan kejahatan keuangan terkait lainnya secara lebih menyeluruh dan terintegrasi, ” cetus Dian.

Menteri ATR/BPN Sofyan A Djalil menyambut baik koordinasi yang telah dilakukan antara pihaknya dengan PPATK guna melakukan pengawasan secara bertambah efektif atas pelaksanaan tugas PPAT. Sofyan meyakini, implementasi program APU-PPT akan memberikan perlindungan bagi PPAT, dan sekaligus menjaga integritas & kredibilitas profesi PPAT.

“Kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dan PPATK diyakini akan membuat niat baik menjaga PPAT dari ancaman pencucian uang dapat terealisasi dengan baik, sekaligus mendorong jalan menjadikan Indonesia sebagai full member FATF, ” ujar Sofyan.

Sofyan menyebut, Kementerian ATR/BPN berencana untuk
melakukan langkah-langkah kebijakan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kinerja PPAT.

“Akan mendukung pemberian kanal terhadap data kepemilikan tanah dan bangunan kepada PPATK, ” pungkas Sofyan.

Saksikan gambar menarik berikut ini:

Patrick Stewart

Related Posts

fallback-image

Tekan Risiko Banjir Jakarta, PUPR Bangun Stasiun Pompa Ancol Sentiong

fallback-image

Geledah Rumah Azis Syamsuddin, KPK Kembali Amankan Sejumlah Tanda

fallback-image

Gagal Penuhi Suplai Oksigen Pasien Korona, Pejabat India Bakal Dihukum

fallback-image

Pertukaran Blok Rokan, Legislator Riau Soroti Pasokan Listrik