fallback-image

Polemik Alih Status Pegawai KPK Jadi ASN, Perkom Lampaui Undang-Undang

JawaPos. com – Ancaman pemberhentian kepada 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) terus disorot. Dasar untuk menyeleksi pegawai yang akan alih status menjelma aparatur sipil negara (ASN) dipertanyakan.

Anggota Koalisi Save KPK Asfinawati mengatakan, pegawai KPK cocok dengan UU hanya bisa diangkat sebagai pegawai karena memiliki keahlian. Dengan begitu, TWK yang dilaksanakan berlandasan Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kaidah Pengalihan Pegawai KPK Menjelma Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak relevan dijadikan acuan pemberhentian pegawai yang tidak lolos asesmen TWK. ”Artinya, dengan perkom tersebut, Pak Firli dan kawan-kawan telah melampaui apa dengan ditulis dalam UU serta PP (Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020, Red), ” kata Asfinawati kemarin (6/5).

Dia menyebutkan, ada semacam ringkasan memberangus orang-orang kritis pada tubuh komisi antirasuah itu. Mengingat, sebagian besar tanda yang ditengarai masuk daftar tidak memenuhi syarat (TMS) dalam TWK adalah pegawai yang aktif menyuarakan penolakan terhadap revisi UU KPK. Hal itu juga terkait dengan rentetan pelemahan KPK selama dua tahun belakangan. ”Ini tindakan balasan (dari kelompok yang menginginkan pelemahan KPK, Red), ” tambahan ketua Yayasan Lembaga Sandaran Hukum Indonesia (YLBHI) tersebut.

Di bagian lain, Wakil Ketua Tengah Kajian Pendidikan Pancasila serta Wawasan Kebangsaan Universitas Pendidikan Indonesia (PKPP Wasbang UPI) Warlim Isa menyatakan, tes wawasan kebangsaan perlu dikerjakan ketika pegawai sebuah lembaga/instansi pemerintah alih status menjelma ASN. Sebab, tes tersebut digunakan untuk mengukur perangai, netralitas, dan antiradikalisme. ”Secara peraturan perundang-undangan, yang dilakukan KPK sebagai institusi negeri itu benar, ” jelasnya.

Mengenai kontribusi Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI, hingga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), itu merupakan kebijakan KPK. Pada lembaga lain, unsur-unsur tersebut mungkin tidak sampai dilibatkan. Itu dilakukan lantaran di struktur kepegawaian ada kehormatan penyidik yang dianggap mempunyai kompetensi khusus.

Baca juga: Koalisi Masyarakat Biasa Desak KPK Patuhi Vonis MK

Patrick Stewart

Related Posts

fallback-image

Pergeseran Meningkat, Pemerintah Ingatkan Daya Lonjakan Covid-19

fallback-image

Pengunjung Mal Anak-Anak Meningkat 30–40 Persen

fallback-image

KY Apresiasi DPR Sahkan tujuh Hakim Agung, Berikut Daftarnya

fallback-image

Penembakan Brutal di Kampus, 8 Tewas, Mahasiswa Lompat daripada Jendela