Pemprov DKI Pastikan Ganjil Genap Untuk Motor Belum Berlaku

Pemprov DKI Pastikan Ganjil Genap Untuk Motor Belum Berlaku

JawaPos. com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil ganjil genap untuk sepeda motor belum berlaku. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 80 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Masa Pergantian yang baru diterbitkan belum lama ini.

Dalam Pergub tersebut, pengendalian moda transportasi tertuang pada Pasal 7. Isinya yakni penerapan prinsip Ganjil Genap untuk kendaraan bermotor pribadi berupa mobil maupun motor, dan pengendalian parkir pada luar ruang milik ustaz (off street) maupun di kawasan milik jalan (in street) secara pembatasan satuan ruang parkir.

Kepala Dinas Perhubungan Daerah DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengucapkan, saat ini ganjil genap sedang menerapkan kebijakan lama. “Untuk roda motor belum dikenakan ganjil penuh. Saat ini, ganjil genap dengan diberlakukan masih pada 25 buku jalan, bagi kendaraan roda 4, dengan 14 jenis kendaraan yang dikecualikan, ” kata dia pada keterangan tertulis, Sabtu (22/8).

Syafrin menyampaikan, dengan diterapkannya ganjil genap, masyarakat dapat menyelenggarakan penyesuaian waktu berkegiatan dengan piringan nomor kendaraan yang dimilikinya. Jadi, masyarakat turut berperan dalam menekan laju penyebaran wabah Covid-19 dalam wilayah Ibu Kota.

Di samping itu, pada masa transisi ini untuk semua buku jalan diutamakan bagi pejalan lengah dan pengguna transportasi sepeda sebagai sarana mobilitas penduduk sehari-hari buat jarak yang mudah dijangkau. Dalam Pasal 10, diatur tentang penyediaan parkir khusus sepeda di sejumlah lokasi, meliputi ruang parkir perkantoran, ruang parkir pusat perbelanjaan, halte, terminal, stasiun, dan pelabuhan/dermaga.

Adapula penyediaan ruang parkir khusus sepeda di perkantoran serta pusat perbelanjaan ditetapkan sebesar 10 persen dari kapasitas parkir. “Dengan Pergub Nomor 80 Tahun 2020 ini, diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan masyarakat dan penegakan hukum pada pencegahan dan pengendalian Covid-19, ” pungkas Syafrin.

Saksikan video menarik berikut ini:

Patrick Stewart

Related Posts

fallback-image

Pertikaian dengan Kelompok Separatis Mengejawantahkan Stagnasi di Papua

fallback-image

Pemkot Surabaya Larang Tradisi Takbir Keliling dan Open House

fallback-image

Polemik Alih Status Pegawai KPK Jadi ASN, Perkom Lampaui Undang-Undang

fallback-image

Hobi Baking Kue, Intip Selera BCL Saat Kirim Hampers Lebaran