fallback-image

Pakatan Harapan Minta PM Muhyiddin Yassin Mengundurkan Diri

JawaPos. com – Lembaga Presiden Pakatan Harapan (PH) meminta Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin mengundurkan muncul dengan hormat. Itu karena telah kehilangan dukungan dan legitimasi sebagai perdana menteri. Pernyataan tersebut disampaikan sebab Anwar Ibrahim (Presiden Partai Keadilan Rakyat / Keadilan), Hj Mohamad Sabu (Presiden Partai Amanah Negara / Amanah) dan Lim Guan Eng (Partai Tindakan Demokratik / DAP) di Kuala Lumpur, Kamis (8/7).

Pernyataan tersebut sepaham dengan pernyataan Presiden UMNO asli Jawa, Ahmad Zahid Hamidi, bahwa partainya lekas menarik dan mengakhiri sokongan terhadap Muhyiddin. Majelis Presiden juga memperhatikan pernyataan Jaksa Agung soal pengungkapan dukungan kepada Muhyiddin.

“Kami mengingatkan jaksa gede bahwa Muhyiddin Yassin sendiri telah diangkat menjadi Perdana Menteri berdasarkan surat sejak para pemimpin partai kebijakan yang mendukungnya, termasuk Kepala UMNO, yang diserahkan kepada Yang di-Pertuan Agong pada 29 Februari 2020, ” katanya.

Baca juga: Presiden UMNO Asli Jawa: UMNO Desak PM Muhyiddin Yassin untuk Mundur

Mereka menyatakan ketika pemimpin partai terbesar mencanangkan untuk menarik dukungan sesuai yang terjadi sekarang, maka perdana menteri telah kematian dukungan dasar partai & selanjutnya kehilangan dukungan kebanyakan anggota parlemen.

“Jelas jaksa agung bertambah banyak bertindak sebagai politisi Perikatan Nasional (koalisi yang sekarang memerintah) daripada membela supremasi hukum, ” katanya.

Pakatan Harapan akan terus fokus di dalam penyelesaian masalah masyarakat, penanganan krisis Covid-19 dan rencana vaksinasi yang lebih cepat, serta langkah-langkah untuk menghidupkan kembali perekonomian negara secara lebih baik melalui kebijaksanaan yang dicermati dan diumumkan oleh komite Pakatan Harapan.

“Kita menetapkan lebih fokus menyelamatkan menghabisi dan ekonomi rakyat pada tengah memburuknya krisis Covid-19, daripada terus mempolitisasi kondisi dan penghargaan, ” katanya.

Majelis Kepala juga menilai saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk menyelenggarakan pemilihan ijmal, pemilihan negara bagian, atau pemilihan sela mengingat masih tingginya kasus Covid-19 dan infrastruktur kesehatan masyarakat yang semakin tertekan.

Sementara itu, Kejaksaan Besar menyatakan merujuk pada bukti media yang dikeluarkan oleh Presiden UMNO tertanggal 7 Juli 2021, pernyataan tersebut merupakan pernyataan dari pihak komponen pembentuk pemerintah masa ini yang telah diangkat oleh Yang di-Pertuan Agong berdasarkan Pasal 43 (1) dan (2) ) dibanding Konstitusi Federal.

“Untuk saat ini, pemerintah tidak memiliki fakta dengan jelas untuk menunjukkan kalau perdana menteri tidak lagi mendapat kepercayaan dari kebanyakan anggota DPR, ” katanya.

Menurut Kausa 43 (2) (a) Konstitusi Federal, penentuan apakah seseorang mendapat kepercayaan mayoritas lantaran anggota DPR akan ditentukan oleh anggota DPR tersebut sendiri dan bukan melalui suatu pernyataan oleh golongan politik atau pimpinan partai politik. “Oleh karena itu, secara hukum, perdana menteri dan Kabinet Menteri dengan ada tampaknya tetap melayani kekuasaan eksekutif federal, ” katanya.

Patrick Stewart

Related Posts

fallback-image

Persipura Jayapura Datangkan Elisa Basna

fallback-image

Panas Imaji Bantu Promosikan UMKM Indonesia dengan Cara Baru

fallback-image

Perbandingan Kasus Covid-19 di Surabaya Raya Terkini

fallback-image

Traveloka Gandeng Sahabat Pulau Nusantara Tanam 10. 000 Bakau