fallback-image

MAKI Duga Walkot Tanjungbalai Sempat Dekati Pimpinan KPK

JawaPos. com – Pemimpin Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengaku mengikuti informasi, Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Syahrial sempat menemui Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar terkait pengkajian dugaan korupsi jual kulak jabatan di Pemerintah Praja Tanjungbalai.

Maklumat ini disampaikan, menanggapi urusan dugaan suap penanganan pasal di Pemkot Tanjungbalai pada penyidik KPK asal kepolisian, Stepanus Robin Pattuju (SRP). Diduga Stepanus menerima suap Rp 1, 3 miliar dari Syahrial untuk menahan perkara yang diduga menyeretnya.

“Saya mendengarnya begitu, bahwa Wali Kota Tanjungbalai berusaha menjalin hubungan dengan bu Lili. Tapi apakah bu Lili menanggapi atau menindaklanjuti seperti apa, saya belum ada data. Tapi setidaknya wali praja punya nomornya bu Lili, ” kata Boyamin dikonfirmasi, Senin (26/4).

Menurut Boyamin, Syahrial beberapa mencoba menghubungi Lili. Namun dia tidak mengatahui dengan pasti, apakah Lili merespon tindakan Syahrial.

Boyamin memandang, seharusnya Lili dengan tegas memblokir cetakan Syahrial. Karena kini posisinya sebagai Pimpinan KPK. Sebab itu, ia meminta Balai Pengawas KPK melakukan analisis terkait hal ini.

“Maka dari tersebut untuk mendalami semua tersebut, harusnya Dewan pengawas tiba melakukan penyelidikan dan proses-proses sidang dewan etik mulai sekarang, melakukan investigasi dan klarifikasi tanpa harus menunggu proses pidananya. Karena tersebut harus saling menunjang, ” harap Boyamin.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar belum selalu merespons konfirmasi yang dilayangkan JawaPos. com terkait data tersebut.

Baca Juga: Reformasi ASN, Naik Pangkat Tiap Dua Tahun dan Usia Pensiun Ditambah

Baca Juga: KRI Nanggala-402 Tenggelam, AHY: 1 Nyawa Prajurit TNI Betul Berharga

Meski demikian, pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri hanya menanggapi diplomatis soal informasi tersebut. Ali menegaskan, pihaknya bergerak berdasarkan kecukupan alat bahan, bukan didasari dari perkiraan maupun opini.

“KPK tentu bekerja berdasarkan kecukupan alat bukti, tidak berdasarkan asumsi, persepsi serta opini. Untuk itu tentu segala informasi yang saya terima saat ini, ” ujar Ali.

Juru bicara KPK bidang penindakan ini mengapresiasi diberikannya informasi tersebut. Dia mengklaim, akan menindaklanjuti saat penyeliaan saksi dilakukan.

“Kami pastikan akan didalami terhadap para pihak yang akan kami panggil dan periksa sebagai saksi, ” tegas Ali.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri sempat menanggapi pertanyaan awak media saat melayani konferensi pers penetapan simpulan dugaan suap penanganan tentang di Pemkot Tanjungbalai. Firli mengklaim, tidak mengetahui adanya Pimpinan KPK yang dihubungi oleh Syahrial.

“Tentu saya baru tahu dari kawan-kawan, tetapi ini menjadi PR kita buat mendalami. Saya tidak tahu apakah betul ada hubungan kalaupun ada, apa wujud komunikasinya? Apakah komunikasi ini dalam rangka pelaksanaan tugas atau komunikasi bentuk asing, ” ucap Firli, Kamis (22/4) malam.

Adapun dalam perkara tersebut, KPK menetapkan tiga karakter sebagai tersangka yakni penyidik asal kepolisian, Stepanus Robbin Pattuju (SRP), Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Syahrial (MS) dan pengacaranya Maskur Husain (MH) sebagai tersangka. KPK menduga, penyidik asal Korps Bhayangkara Stepanus menerima uang sogok untuk mengurus perkara dengan menjerat Syahrial.

Stepanus yang merupakan penyidik KPK bersama dengan Maskur Husain menyepakati agar perkara dugaan korupsi yang menipu Syahrial di KPK tak lagi dilanjutkan. Kesepakatan kekayaan Rp 1, 5 miliar ini, setelah Stepanus bersemuka Syahrial di rumah Teragung Syamsuddin pada Oktober 2020.

Syahrial langsung menyanggupi permintaan uang tersebut, dengan kesepakatan kasusnya tak dilanjutkan ke tahap penyidikan. Terlebih KPK juga sampai saat ini belum mengumumkan sejumlah pihak yang ditetapkan tersangka dalam kasus lelang jabatan di Kota Tanjungbalai.

Syahrial memberikan uang itu secara berangsur-angsur sebanyak 59 kali melalui rekening bank milik Riefka Amalia (RA) teman dibanding Stepanus. Uang itu segar diserahkan dengan total Rp 1, 3 miliar.

Stepanus dan Maskur disangkakan melanggar Pasal 12 huruf an atau tulisan b atau pasal 11 dan Pasal 12B UNDANG-UNDANG No. 31 Tahun 1999 UU No. 20 sama dengan yang telah diubah serta ditambah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Syahrial disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf an atau b atau Pasal 13 UNDANG-UNDANG No. 31 Tahun 1999 UU No. 20 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Patrick Stewart

Related Posts

fallback-image

Pertikaian dengan Kelompok Separatis Mengejawantahkan Stagnasi di Papua

fallback-image

Pemkot Surabaya Larang Tradisi Takbir Keliling dan Open House

fallback-image

Polemik Alih Status Pegawai KPK Jadi ASN, Perkom Lampaui Undang-Undang

fallback-image

Hobi Baking Kue, Intip Selera BCL Saat Kirim Hampers Lebaran