MA Sunat Hukuman 23 Koruptor, Kemampuan Pemberantasan Korupsi Sia-sia

MA Sunat Hukuman 23 Koruptor, Kemampuan Pemberantasan Korupsi Sia-sia

JawaPos. com – Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai tren pemangkasan azab koruptor oleh Mahkamah Agung (MA) berdampak serius bagi pemberantasan korupsi. ICW menyebut keringanan hukuman tak akan membuat efek jera dan membuat kinerja penegak hukum seolah sia-sia.

“Bagaimana Indonesia bisa bebas dari korupsi kalau lembaga kekuasaan kehakiman saja sedang menghukum ringan para koruptor, ” kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Kamis (1/10).

MA baru-baru ini mengurangi hukuman mantan Ketua Umum Kelompok Demokrat Anas Urbaningrum melalui putusan Peninjauan Pembali (PK). Anas dengan terjerat korupsi proyek Hambalang serta pencucian uang itu divonis 8 tahun penjara, lebih rendah daripada putusan tingkat kasasi yang mengazab 14 tahun penjara. Selain Anas, ada 22 putusan PK peristiwa korupsu lagi, yang hukuman terpidananya juga dipangkas.

“Putusan demi putusan PK yang dijatuhkan Mahkamah Agung, diantaranya Anas Urbaningrum, sudah terang benderang telah menggugurkan sekaligus mengubur rasa keadilan bangsa sebagai pihak paling terdampak pengerjaan korupsi, ” sesal Kurnia.

Baca juga: 23 Koruptor Disunat Hukumannya MA, KPK: Tercampak Masyarakat yang Menilai

Kurnia menilai, ada dua implikasi serius yang timbul akibat vonis PK tersebut. Pertama, pemberian buntut jera akan semakin menjauh. Kedua, kinerja penegak hukum, dalam hal ini KPK, akan menjadi terbengkalai saja.

Oleh sebab itu, ICW pun menuntut tiga hal. Pertama, Ketua Mahkamah Mulia perlu mengevaluasi hakim-hakim yang kerap menjatuhkan vonis ringan kepada karakter korupsi. Kedua, KPK diminta memeriksa persidangan PK di masa mendatang.

“Ketiga Komisi Yudisial untuk turut aktif terlibat melihat potensi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hakim yang merundingkan PK perkara korupsi, ” pungkasnya.

Saksikan video menjadikan berikut ini:

Patrick Stewart

Related Posts

fallback-image

Pertikaian dengan Kelompok Separatis Mengejawantahkan Stagnasi di Papua

fallback-image

Pemkot Surabaya Larang Tradisi Takbir Keliling dan Open House

fallback-image

Polemik Alih Status Pegawai KPK Jadi ASN, Perkom Lampaui Undang-Undang

fallback-image

Hobi Baking Kue, Intip Selera BCL Saat Kirim Hampers Lebaran