KPK Sambut Baik Perma Pidana Sebaya Hidup untuk Koruptor

KPK Sambut Baik Perma Pidana Sebaya Hidup untuk Koruptor

JawaPos. com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik aturan baru Mahkamah Luhur (MA) terkait pedoman pemidanaan buat terdakwa koruptor. Sebab, MA sudah menyelesaikan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Perkara Tipikor Pasal 2 dan 3 UU Tipikor.

Pasalnya, aturan tersebut memungkinkan hakim untuk menjatuhkan pidana penjara seumur hidup kepada koruptor. “KPK tentu menyambut baik Perma dimaksud sekalipun tidak untuk seluruh pasal Tipikor seperti pasal suap menyuap, pemerasan dan lain-lain dan tindak pidana korupsi lainnya, ” kata pelaksana tugas (Plt) spesialis bicara KPK, Ali Fikri di dalam keterangannya, Minggu (2/8).

Juru bicara KPK bidang penindakan ini menuturkan, hadirnya aturan baru ini diharapkan tidak terjadi sedang disparitas dalam putusan perkara aksi pidana korupsi yang dijerat menggunakan pasal 2 dan 3 UU Tipikor.

“Namun harapannya tentu dengan adanya pedoman pemidanaan tersebut tidak akan terjadi sedang adanya disparitas dalam putusan Tipikor, ” harap Ali.

Ali menyatakan, lembaga antirasuah tengah melakukan finalisasi penyusunan pedoman syarat Tipikor untuk seluruh pasal-pasal Tipikor. Menurutnya, aturan pedoman itu ditujukan untuk pasal yang berhubungan secara kerugian keuangan negara, penyuapan dan tindak pidana korupsi lainnya.

“Sedangkan untuk menghindari divergensi tuntutan pidana, KPK saat tersebut masih sedang tahap finalisasi penyusunan pedoman tuntutan Tipikor untuk segenap pasal-pasal Tipikor baik pasal dengan berhubungan dengan kerugian keuangan negeri, penyuapan dan tindak pidana korupsi lainnya, ” tandasnya.

Sebelumnya, MA mengeluarkan Peraturan Majelis hukum Agung (MA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Mengenai Tipikor Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor. Aturan tersebut mengatur hakim untuk menjatuhkan pidana kurungan seumur hidup kepada koruptor.

“Setelah diundangkan menurut jadwal Perma tersebut minggu depan mau segera disosialisasikan, ” kata Jubir MA Andi Samsan Nganro dikonfirmasi, Minggu (2/8).

Bersandarkan draf yang diterima, disebutkan hukum ini dibuat guna menghindari disparitas perkara yang memiliki karakter serupa, diperlukan pedoman pemidanaan. Aturan itu nantinya akan berlaku untuk tersangka yang dijerat dengan Pasal 2 & 3 UU Tipikor.

Pada Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 disebutkan bahwa terdapat empat kategori kerugian negara. Kategori memutar berat yaitu kerugian negara bertambah dari Rp 100 miliar.

Kemudian, kerugian negara Rp 25 miliar sampai Rp 100 miliar,   Kategori sedang yakni kerugian negara Rp 1 miliar hingga Rp 25 miliar, kategori ringan yaitu kerugian negara Rp 200 juta sampai Rp satu miliar dan Kategori paling ringan yaitu kurang dari Rp 200 juta.

Selain kemalangan negara, aturan ini juga menyampaikan pertimbangan terkait kesalahan, dampak, & keuntungan dalam melakukan pemidanaan kepada tersakwa yang dinerat pasal dua dan 3 UU Tipikor.

Bilamana terdakwa Korupsi merugikan negara lebih dari Rp 100 miliar lengkap dengan tingkat kealpaan, dampak, dan keuntungan yang mulia, hakim dapat menjatuhkan pidana kurungan seumur hidup atau penjara 16 tahun hingga 20 tahun.

Bilamana terdakwa koruptor merugikan negara sebesar Rp 100 miliar lebih dengan kesalahan, dampak, serta keuntungan di kategori sedang maka hakim dapat menjatuhkan pidana semasa 13 hingga 16 tahun kurungan.

Selanjutnya, jika terdakwa koruptor merugikan negara sejumlah Rp 100 miliar lebih dengan kesalahan, dampak, dan keuntungan di kategori ringan maka hakim dapat memerosokkan pidana selama 10 hingga 13 tahun penjara.

Kemudian, apabila terdakwa koruptor merugikan negeri sejumlah Rp25 miliar sampai Rp 100 miliar dengan kesalahan, konsekuensi, dan keuntungan di kategori agung maka hakim dapat menjatuhkan pidana selama 13 hingga 16 tarikh penjara.

Terdakwa koruptor merugikan negara sejumlah Rp25 miliar sampai Rp 100 miliar secara kesalahan, dampak, dan keuntungan dalam kategori sedang maka hakim bisa menjatuhkan pidana selama 10 maka 13 tahun penjara.

Terakhir, bilamana terdakwa koruptor mudarat negara sejumlah Rp25 miliar – Rp 100 miliar dengan kealpaan, dampak, dan keuntungan di bagian ringan, maka hakim dapat memerosokkan pidana selama 8 – 10 tahun penjara.

Patrick Stewart

Related Posts

fallback-image

Tekan Risiko Banjir Jakarta, PUPR Bangun Stasiun Pompa Ancol Sentiong

fallback-image

Geledah Rumah Azis Syamsuddin, KPK Kembali Amankan Sejumlah Tanda

fallback-image

Gagal Penuhi Suplai Oksigen Pasien Korona, Pejabat India Bakal Dihukum

fallback-image

Pertukaran Blok Rokan, Legislator Riau Soroti Pasokan Listrik