fallback-image

KPK Larang Pegawainya Ikut Mendarat Aksi Unjuk Rasa Berhubungan Mahasiswa

JawaPos. com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melarang para pegawainya untuk melangsungkan aksi unjuk rasa pada Senin (27/9) besok. Situasi ini menyikapi rencana gerak laku dari mahasiswa yang mau menggelar demonstrasi di negeri Gedung Merah Putih KPK.

Aksi unjuk rasa itu dikabarkan menentang pemecatan terhadap 57 pegawai KPK. Beberapa sumber privat JawaPos. com membenarkan bahan tersebut datang dari pihak Inspektorat KPK. Pihak inspektorat mengimbau jajaran pejabat struktural agar melarang para pegawainya tidak ikut turun lagak bersama mahasiswa.

“Sehubungan dengan adanya agenda aksi unjuk rasa dalam hari Senin tanggal 27 September 2021, pegawai struktural agar memastikan anggotanya tidak terlibat atau ikut dan dalam aksi, Terima berkelakar, ” bunyi pesan tersebut, Minggu (26/9).

Dikonfirmasi terkait hal ini, pihak internal KPK yaitu Direktur Pengawasan Internal Subroto tidak menggubris konfirmasi yang dilayangkan JawaPos. com.

Sebelumnya, Badan Manajer Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) akan menggelar kesibukan di depan kantor Persen Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Senin (27/8) besok. Demonstrasi digelar dalam rangkat menolak pemecatan terhadap 57 personel KPK.

Pemimpin Pusat BEM SI Nofrian Fadil Akbar membenarkan fakta terkait akan turunnya mahasiswa untuk menolak pemecatan pegawai KPK. “Iya benar, ” ucap Nofrian kepada JawaPos. com.

Demonstrasi mahasiswa menyikapi polemik pelepasan terhadap Novel Baswedan dan kawan-kawan ini akan digelar secara damai. Unjuk rasa ini juga dipastikan mengindahkan protokol kesehatan.

Aliansi BEM SI dan Gerakan Selamatkan KPK (GASAK) sebelumnya telah menyampaikan tulisan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengangkat 57 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat asesmen Ulangan Wawasan Kebangsaan (TWK) menjelma Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka memberikan waktu 3×24 jam bagi Jokowi buat mengambil sikap, jika tidak, mengancam akan turun ke jalan.

“Kami Aliansi BEM Seluruh Nusantara dan GASAK memberikan ultimatum kepada Presiden Jokowi untuk berpihak dan mengangkat 56 pegawai KPK menjadi ASN dalam waktu 3×24 tanda sejak hari ini. Bila Bapak masih saja diam, maka kami bersama elemen rakyat akan turun ke bulevar menyampaikan aspirasi yang masuk akal untuk Bapak realisasikan, ” demikian isi surat tertanggal 23 September tersebut, Jumat (24/9).

Surat itu pun telah dibenarkan oleh Koordinator Wilayah BEM Jabodetabek Banten (BSJB), Alfian. Dalam surat itu, BEM SI dan GASAK menggoleng komitmen Jokowi yang berniat akan menguatkan KPK secara cara menambah anggaran, menaikkan penyidik, dan memperkuat KPK dengan tegas.

Patrick Stewart

Related Posts

fallback-image

Walau No 1 Dunia Tumbang, Jepang ke Final secara Sikat Malaysia 3-1

fallback-image

Liriknya Dijadikan Lawakan, Pencipta Lagu Harta Berharga Geram

fallback-image

Jalani Operasi Bentall, Chef Haryo dan Istri Baca Ciri Nabi Ayub

fallback-image

Varian Covid-19 Masih jadi Gertakan, 3 Prokes Ini Wajib Dipatuhi