fallback-image

Kemenkominfo Undur Batas Pendaftaran PSE Lingkup Privat

JawaPos. com – Kementerian Hubungan dan Informatika (Kemenkominfo) menetapkan untuk melakukan pengunduran waktu pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat. Serupa ramai dibicarakan sebelumnya, PSE atau penyedia aplikasi seperti Facebook, Clubhouse hingga TikTok dan lainnya diharuskan mencatat ke Kemenkominfo agar permintaan tersebut dinyatakan legal.

Direktur Jenderal Penggunaan dan Informatika (Aptika) Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengutarakan, pendaftaran PSE privat hendak dilakukan melalui sistem Online Single Submission – Risk Based Approach (OSS-RBA) atau sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Sistem ini dikelola oleh Kementerian Investasi atau BKPM.

“Sistem OSS-RBA direncanakan akan benar efektif pada tanggal dua Juni 2021, sehingga tenggat waktu pendaftaran PSE Privat pada PM 5/2020 dengan sebelumnya jatuh pada 24 Mei 2021, disesuaikan dan diperpanjang dalam waktu menyesatkan lambat 6 (enam) kamar sejak waktu pemberlakuan efektif sistem OSS-RBA, ” sirih Semuel dalam Konferensi Pers daring pada Senin (24/5).

Dengan serupa itu, pendaftaran PSE akan dilakukan hingga 2 Desember 2021. Mundurnya eealisasi pendaftaran ini juga berarti mundur utama tahun sejak Permenkominfo prima kali diundangkan tanggal 24 November 2020.

Pria yang karib disapa Semmy itu melanjutkan, jika ketentuan perubahan telah diatur dalam Permenkominfo No 10 tahun 2010 tentang Mutasi Atas Peraturan Menkominfo No 5 ttahun 2020. Untuk PSE yang tidak mencatat tetap akan dikenakan sanksi pemutusan akses nantinya.

“Konsep di Kemenkominfo untuk bisnis digital white list kalau tidak tercatat tidak bisa diakses pada Indonesia. Kenapa harus mencatat? Ingin melaksanakan equal playing field karena lokal mendaftar semua punya digital presence dan menargetkan masyarakat Nusantara wajib mendaftar, ” terang Semmy.

Tempat menambahkan, saat ini, PSE yang telah mendaftar sebanyak 1052, sementara untuk lokal sekitar 600 hingga 700 PSE. Aturan ini diklaim dapat memberikan pelindungan akan data di ruang digital, serta peredaran konten negatif, seperti penyalahgunaan data karakter, eksploitasi seksual pada bani, hingga radikalisme terorisme berbasis digital.

Penyusunan PM Kominfo 5/2020 taat Dirjen Aptika Kementerian Kominfo telah melalui proses muka publik dan proses perbincangan selama lebih dari delapan (8) bulan sejak kamar Februari sampai November 2020.

“Dalam era penyusunan yang ada, Departemen Kominfo telah menerima 27 masukan perusahaan dalam serta luar negeri; lembaga dalam negeri dan lembaga level global; Asosiasi perusahaan, perniagaan, dan industri dalam serta luar negeri; dan fakta dari negara sahabat, ” tegasnya.

Sebab karena itu, menurut Semuel, pelaksanaan PM Kominfo 5/2020 akan dilakukan dengan meluhurkan perlindungan hak privasi, data pribadi, serta kebebasan berekspresi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berkoordinasi berhubungan Kementerian atau Lembaga terkait.

Patrick Stewart

Related Posts

fallback-image

Walau No 1 Dunia Tumbang, Jepang ke Final secara Sikat Malaysia 3-1

fallback-image

Liriknya Dijadikan Lawakan, Pencipta Lagu Harta Berharga Geram

fallback-image

Jalani Operasi Bentall, Chef Haryo dan Istri Baca Ciri Nabi Ayub

fallback-image

Varian Covid-19 Masih jadi Gertakan, 3 Prokes Ini Wajib Dipatuhi