IDI Jabar Minta Pemda Evaluasi Nilai Reproduksi Covid-19

IDI Jabar Minta Pemda Evaluasi Nilai Reproduksi Covid-19

JawaPos. com –Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jawa Barat Eka Mulyana menyatakan, pemerintah daerah (pemda) di Jawa Barat perlu melakukan evaluasi soal nilai reproduksi penularan Covid-19 yang menjelma patokan langkah mitigasi. Angka reproduksi Covid-19 yang disampaikan pemda dinilai tidak sesuai dengan kondisi dalam lapangan karena masih banyak transmisi di tengah masyarakat.

”Sekarang kenyataannya di lapangan datang ada  klaster baru, tiba-tiba dalam satu institusi ada 100 bertambah (kasus positif Covid-19), nah itu kan menunjukkan masih terjadi transmisi, ” kata Eka seperti dilansir dari Antara di Bandung, Minggu (13/9).

Eka menyebut, seandainya angka reproduksi di bawah mulia, seharusnya sudah tidak ada teristimewa penularan Covid-19 dari orang ke orang. Saat ini yang berlaku, jumlah kasus Covid-19 kian menyusun, bukan hanya di Kota Bandung.

Penyekatan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan di Kota Bandung beberapa waktu lalu. (Humas Pemkot Bandung/Antara)

”Yang disebut angka reproduksi, kan harus di bawah satu. Jika di atas satu, artinya nilai penularannya masih tinggi. Ternyata periode itu dari PSBB diubah adaptasi kebiasaan baru (AKB), katanya ada kemajuan, tapi sekarang angka reproduksi naik, persebarannya bertambah, ” kata Eka.

Dia meminta pemda mengevaluasi kembali angka reproduksi atau mencari patokan lain perkara potensi persebaran Covid-19 sehingga modus yang diambil dalam kebijakan mampu menekan jumlah kasus baru.

”Kita harus menekan total kasus baru. Untuk menekan tersebut artinya menekan persebaran virusnya, siap memutus rantai penularan. Sekarang membentuk bagaimana protokol kesehatan, sanksinya, karena tujuannya supaya beban kerja gaya medis juga tidak melebihi pemisah, ” terang Eka.

Selain itu, IDI Provinsi Jawa Barat juga meminta pemda untuk mempertegas sanksi soal pelanggaran protokol kesehatan.   Menurt Eka, masa ini kondisi tenaga kesehatan bagus di Jawa Barat maupun pada daerah lain cukup memrihatinkan.

”Kalau pemda  bisa membenarkan protokol kesehatan itu bisa dipertegas menjadi efektif, bukan tidak barangkali tidak perlu PSBB juga bisa. Tapi, pertanyaannya bisa nggak , kalau tidak ya… bukan tidak mungkin mundur lagi ke PSBB, ” ujar Eka.

Menurut dia sekitar ini masyarakat tidak bisa cuma diberikan imbauan soal konsistensi implementasi protokol kesehatan sehingga sanksi yang telah diatur perlu dipertegas buat ditegakkan kepada para pelanggar. Adat kesehatan, menjadi sangat penting buat mencegah efek domino yang bisa mengancam juga kepada ketahanan gaya kesehatan. Apalagi, jika masyarakat leler, persebaran serta jumlah kasus bakal terus meningkat, lalu tingkat okupansi rumah sakit juga bakal terus bertambah.

”Ini merembet di seluruh provinsi bukan cuma di Jawa Barat. Jadi itu terus bertambah sehingga kami benar prihatin. Kenapa bisa seperti itu, karena kondisi sistem kesehatan kita, yang disebut okupansi atau daya peraduan di rumah sakit, ini kelebihan kapasitas, ” ucap Eka.

Saksikan gambar menarik berikut ini:

Patrick Stewart

Related Posts

fallback-image

Tekan Risiko Banjir Jakarta, PUPR Bangun Stasiun Pompa Ancol Sentiong

fallback-image

Geledah Rumah Azis Syamsuddin, KPK Kembali Amankan Sejumlah Tanda

fallback-image

Gagal Penuhi Suplai Oksigen Pasien Korona, Pejabat India Bakal Dihukum

fallback-image

Pertukaran Blok Rokan, Legislator Riau Soroti Pasokan Listrik