Hakim Pengadil Kasus Karen Diganjar Komisaris Pertamina Patra Niaga

Hakim Pengadil Kasus Karen Diganjar Komisaris Pertamina Patra Niaga

JawaPos. com – Mahkamah Agung (MA) menegaskan, Ketua ad hoc tindak pidana manipulasi (Tipikor) Anwar sudah mundur lantaran profesinya usai ditetapkan sebagai komisaris PT Pertamina Patra Niaga. Karena itu tidak ada msalah & aturan yang dilanggar.

“Sudah mundur dari Hakim, hangat menjadi Komisaris BUMN, ” sekapur Kabiro Hukum dan Humas MA, Abdullah kepada JawaPos. com, Minggu (5/7).

Abdullah menyampaikan, sejak Anwar menerima tawaran menjelma komisaris di PT  Pertamina Patra Niaga, yang bersangkutan kemudian mengirimkan surat pengunduran dirinya kepada Besar Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, tempat dia mengadili sejumlah mengenai Tipikor.

“Sejak tempat menerima tawaran itu, Anwar sudah langsung mengajukan mengundurkan diri, ” ucap Abdullah.

Abdullah menyebut, Anwar sudah dua kala diperpanjang masa baktinya sebagai Ketua ad hoc Tipikor pada Meja hijau Negeri Jakarta Pusat. Menurutnya, era tugas Anwar selesai pada 1 Agustus 2020.

“Hakim ad hoc masanya cuma lima tahun, kalau tidak diperpanjang maka berhenti dengan sendirinya. Ini kan sudah perpanjangan kedua dan tak bisa diperpanjang lagi, memang kudu berhenti, ” beber Abdullah.

Oleh karena itu, Abdullah menyebut, pihaknya tidak mempermasalahkan Anwar yang kini menduduki posisi komisaris di anak perusahaan Pertamina tersebut. Karena dia kini bukan sedang sebagai Hakim.

“Ini belum berakhir Agustus sudah mampu tawaran, akhirnya status Hakimnya di lepas. Tidak ada (permasalahan), ” tegas Abdullah.

Sebelumnya,   Anwar mengaku setelah ditetapkan sebagai komisaris  PT Pertamina Patra Niaga pada 15 Juni 2020 telah mengundurkan diri sebagai ketua ad hoc tindak pidana manipulasi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Tanggal 15 Juni 2020 saya melapor kepada Ketua PN Jakpus saat tersebut (Dr. Yanto, SH., M. H. ), bahwa saya telah diangkat menjadi Dewan Komisaris PT PPN, ” kata Anwar dalam keterangannya, Jumat (3/7).

Menurutnya, Ketua PN Jakarta Pusat zaman itu Yanto langsung membuat surat penetapan dan mengganti Anwar sebagai anggota majelis hakim dari semua perkara yang ada.

“Sehingga pada persidangan tanggal 17 Juni 2020 saya sudah tak lagi bersidang sesuai sengan penetapan yang telah dibuat oleh Ketua PN tersebut, ” tegas Anwar.

Selaku hakim adhoc Tipikor pada PN Jakpus, tempat menegaskan, sebenarnya masa jabatanya bakal berakhir pada Agustus 2020 bertemu Surat Keputusan Presiden. Bahkan, logat Anwar, posisi dan penugasannya tidak bisa diperpanjang kembali selaku hakim adhoc.

“Saya sendiri selaku hakim adhoc Tipikor PN Jakpus masa jabatannya akan sudah sesuai SK Presiden pada kamar Agustus 2020 dan sudah tak bisa diperpanjang lagi, karena sudah menjalani 2 kali masa kedudukan, ” pungkasnya.

Untuk diketahui,   berdasarkan laman Pertamina Patra Niaga, Anwar berada di jajaran Komisaris bersama Basuki Trikora Putra, Muhammad Yusni dan Agus Cahyono Adi.

Selama bertugas sebagai Hakim ad hoc pada PN Jakarta Pusat, Anwar pernah menangani sejumlah kasus-kasus gede diantaranya korupsi e-KTP, kasus kegagalan Pertamina dalam akuisisi Blok BMG yang menjerat mantan Dirut PT Pertamina Karen Agustiawan, hingga kejadian korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

Saat mengadili kasus dengan menjerat Karen Agustiawan, Anwar selaku hakim menyatakan dissenting opinion & menyatakan Karen tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Patrick Stewart

Related Posts

fallback-image

Tekan Risiko Banjir Jakarta, PUPR Bangun Stasiun Pompa Ancol Sentiong

fallback-image

Geledah Rumah Azis Syamsuddin, KPK Kembali Amankan Sejumlah Tanda

fallback-image

Gagal Penuhi Suplai Oksigen Pasien Korona, Pejabat India Bakal Dihukum

fallback-image

Pertukaran Blok Rokan, Legislator Riau Soroti Pasokan Listrik