fallback-image

Diskusi TWK KPK, Mantan TKN Jokowi Duga Ada Motor di Balik Buzzer

JawaPos. com – Ulangan wawasan kebangsaan pegawai Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai polemik di publik. Relawan pendukung Jokowi-Maruf Amin memiliki gagasan solutif agara perkara ini tidak gadung & berkelanjutan.

Hendra Setiawan Boen, mantan Koordinator Direktorat Hukum Tim Gerakan Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Mengabulkan, sepakat dengan penilaian sejumlah tokoh terhadap materi soal tes pengawai KPK. Di mana, para tokoh tersebut menilai tidak layak, tidak pantas dan tidak membayangkan wawasan kebangsaan.

“Sebagian pertanyaan di dalamnya seperti kesediaan pegawai KPK melepas jilbab, doa Qunut hingga sikap terhadap LGBT terlalu menyimpang dari tugas pokok KPK sebagai punggawa pemberantasan korupsi di Nusantara, ” papar Hendra pada keteranga tertulisnya di Jakarta, Senin (10/5).

Pertanyaan tersebut, kata Hendra, terkesan sengaja ditiupkan, karena kondisi masyarakat yang fobia dengan aliran agama terbatas. Sehingga diasumsikan apabila personel KPK diberhentikan karena dalil “taliban” yang berasosiasi teroris fundamentalis anti Pancasila pemisah bangsa, maka diharapkan tidak ada resistensi dari umum.

Rencana pelepasan 75 pegawai KPK dengan tidak lolos tes wawasan kebangsaan, kata dia, semakin diperkuat dengan beredarnya surat keputusan (SK) berisi penyelamatan tugas. Dalam SK itu ada tandatangan seolah-olah dibanding Ketua KPK, Firli Bahuri.

“Memang Plt Juru Bicara KPK tidak bersedia memberikan kepastian mau keabsahan potongan surat kesimpulan tersebut. Akan tetapi dia memberikan jawaban nyaris verbatim terhadap rumor adanya 75 pegawai KPK yang tak lulus tes wawasan kebangsaan, ” tuturnya.

Baca Juga: Muhammadiyah Kecam Tindakan Israel Usir Jamaah di Masjid Al Aqsa

Dirinya juga menyayangkan, dalam dunia maya, narasi-narasi bahwa 75 pegawai KPK itu radikal dengan hinaan pejoratif juga dilakukan oleh buzzer-buzzer politik yang tidak bertanggung jawab. Karena para buzzer bergerak tidak mungkin tanpa pesanan.

“Patut diduga kuat, siapapun konsumen narasi yang mendorong para-para pegawai KPK yang mengerjakan kasus-kasus besar tersebut ada di balik pelemahan KPK dan rencana pemecatan para-para pegawai KPK yang menjadi ujung tombak membongkar kasus-kasus korupsi besar yang melibatkan tokoh-tokoh kuat selama tersebut, ” tuturnya.

Tidak heran, lanjutnya, jikalau penolakan terhadap tes wawasan kebangsaan mulai bermunculan, termasuk dari Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Pribadi (Lakpesdam NU), PP Muhammadiyah, Komnas Perempuan hingga tokoh-tokoh nasional dan masyarakat biasa.

Karena tersebut, untuk menghindari pemecatan kepada 75 pegawai KPK berprestasi tersebut, dirinya menyarankan biar kepada pegawai yang tidak lulus dapat diberikan kelonggaran untuk mengulang tes paham kebangsaan.

“Soal atau pertanyaan tes tersebut nantinya disusun dan diujikan oleh tokoh-tokoh dan penggiat anti Korupsi, para lihai dari universitas terkemuka dengan dipilih dan diangkat bersandarkan keputusan presiden, ” sarannya.

“Ujian pula harus dilakukan secara terkuak agar masyarakat dapat mengindahkan sendiri jawaban dari para pegawai dan menilai apakah jawaban mereka sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan NKRI atau tidak, ” imbuh Hendra.

Selanjutnya, kata pendahuluan dia, apabila ada lantaran pegawai KPK yang kembali tidak lulus, maka sebelum diberhentikan atau melepas tanggungan, mereka dapat diberikan pembinaan atau penataran tentang kebangsaan namun tetap bekerja serta diangkat sebagai PNS.

“Selama bekerja, mereka dapat dinilai apakah ada sikap dan tindak tanduk yang menyimpang dari nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Apabila balik tidak lulus, baru mereka dapat diberhentikan, ” pungkasnya

Patrick Stewart

Related Posts

fallback-image

Persipura Jayapura Datangkan Elisa Basna

fallback-image

Panas Imaji Bantu Promosikan UMKM Indonesia dengan Cara Baru

fallback-image

Perbandingan Kasus Covid-19 di Surabaya Raya Terkini

fallback-image

Traveloka Gandeng Sahabat Pulau Nusantara Tanam 10. 000 Bakau